Anggota Komisi III DPR RI Herman Hery foto : Devi/mr

Usai pertemuan antara Tim Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI dengan jajaran Kepolisian Daerah, Kejaksaan Tinggi, dan BNN Provinsi (BNNP) Nusa Tenggara Timur, Anggota Komisi III DPR RI Herman Hery mengatakan bahwa Polda NTT sangat membutuhkan berdirinya Polres-Polres di beberapa daerah pemekaran.

“Yang sangat dibutuhkan oleh Polda NTT pada saat ini adalah berdirinya Polres di kabupaten-kabupaten pemekaran. Ini harus segera, karena sudah darurat untuk direalisasikan. Hal itu dalam rangka proses pengamanan ketertiban masyarakat dan penegakan hukum di wilayah wilayah tersebut,” tegas Herman di Kupang, NTT, Kamis (02/8/2018).

Herman menyampaikan, sejauh ini untuk persoalan pendirian Polres yang dibutuhkan itu masih terkendala oleh masalah klasik, yakni soal anggaran. “Polda NTT membutuhkan infrastruktur, baik infrastruktur yang sifatnya berupa operasional maupun infrastruktur lainnya. Tetapi persoalannya kembali lagi pada persoalan klasik yakni keterbatasan anggaran negara,” ujarnya.

Dikatakan politisi Fraksi PDI Perjuangan itu, pihaknya akan kembali mengingatkan Kapolri dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, supaya secepatnya ada suatu persetujuan untuk pembangunan Polres di daerah pemekaran tersebut. 

Ia juga menyampaian bahwa Komisi III DPR RI memberikan apresiasi kepada Polda NTT, terutama dalam hal pengamanan Pilkada. “Polda NTT telah berhasil melakukan langkah-langkah yang sangat humanis dan preventif dalam pengamanan Pilkada di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur,” ucap Herman.

Menurut politisi dapil NTT II itu, Kapolda NTT beserta jajaran telah mampu melakukan tugas dan fungsi sebagai polmas. “Ke depan kita harapkan hal tersebut dapat ditiru oleh Kapolda lainnya. Proses antisipasi awal dan sejak dini perlu untuk dilakukan, sehingga fungsi polmas nya dapat efektif diterapkan,” tuturnya.

Pada kesempatan yang sama, Kapolda Provinsi NTT Irjen Pol R. Erizman mengungkapkan rasa terima kasihnya atas kunjungan kerja yang dilakukan oleh Komisi III DPR RI ke wilayah kerjanya. “Kami sangat berterima kasih sekali dengan adanya kunjungan kerja Komisi III ke NTT. Dengan demikian kami dapat menyampaikan hal-hal yang sifatnya menjadi kendala atau hambatan yang kita hadapi,” kata Erizman.

Ia menambahkan, Komisi III DPR RI dapat melihat langsung terkait masalah-masalah yang terjadi di wilayah NTT, salah satunya yaitu terkait masalah perlunya keberadaan Polres di wilayah perbatasan.

“Kita sangat membutuhkan sekali adanya keberadaan Polres di daerah-daerah perbatasan.  Oleh karenanya, kami berharap dengan adanya kunjungan kerja Komisi III ini, semua aspirasi yang telah kami sampaikan itu bisa didengar oleh pimpinan di pusat, dan bisa segera direalisasikan," ucap Jenderal Bintang Dua itu.

Ditegaskannya, semua masukan yang disampaikan oleh Komisi III DPR RI dalam pertemuan dengan mitra kerja Komisi III DPR RI di daerah adalah dorongan untuk membangun lembaga-lembaga pemerintah tersebut ke depannya. 

“Oleh karenanya, kami berharap apa yang menjadi aspirasi kami itu bisa direalisasikan, terutama yang menyangkut masalah anggaran. Sejauh ini Polda NTT sendiri belum mempunyai ruang tahanan, padahal itu termasuk kebutuhan yang pokok,” ujarnya. (dep/sf)